Majalah

Author: admin

  • Program Bedah Rumah Kapolda Sumsel Hadir di Wilayah Hukum Polsek Banyuasin I, Warga Kurang Mampu Terbantu

    Program Bedah Rumah Kapolda Sumsel Hadir di Wilayah Hukum Polsek Banyuasin I, Warga Kurang Mampu Terbantu

    Main Image
    NextUI hero Image

    Humas Polres Banyuasin Polda Sumsel

    Banyuasin – Program sosial dari Kapolda Sumatera Selatan kembali menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pada hari Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, digelar kegiatan peletakan batu pertama bedah rumah untuk seorang lansia bernama Dairah (80 tahun).

    Kegiatan yang berlangsung di lingkungan RT 23 RW 004, Banten Putra, ini merupakan bagian dari program unggulan Kapolda Sumsel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu sekaligus mempererat tali kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat.

    Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat utama, antara lain Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, S.I.K., M.Si, serta Kapolsek Banyuasin I Iptu Ahmad Iqbal, SH.MH. Selain itu, turut hadir Kanit Binmas, Kanit Reskrim, Kanit Provost Polsek Banyuasin I, Ketua RT 23 Bapak Ayub, serta warga setempat yang tampak antusias menyambut program kemanusiaan ini.

    Kapolsek Banyuasin I, Iptu Ahmad Iqbal, menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah ini adalah wujud nyata kepedulian Polri, khususnya Polda Sumsel, terhadap kondisi sosial warga yang membutuhkan.

    Kami berharap dengan adanya program ini, Ibu Dairah yang sudah berusia 80 tahun dapat tinggal lebih nyaman dan layak. Ini juga bentuk sinergi antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga dalam membangun lingkungan, ujar Iptu Iqbal seusai peletakan batu pertama.

    Di tempat yang sama, Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo menegaskan bahwa program bedah rumah akan terus berlanjut di berbagai wilayah hukum Polda Sumsel. Ia juga mengapresiasi dukungan dari warga Banten Putra yang turut serta menyukseskan program tersebut.

    Alhamdulillah, hari ini kita mulai di Banyuasin. Mudah-mudahan pembangunan berjalan lancar dan segera selesai sehingga Ibu Dairah bisa menempati rumah baru yang lebih layak. Ini adalah investasi kemanusiaan, tuturnya.

    Ketua RT 23, Bapak Ayub, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Sumsel dan jajaran Polres Banyuasin serta Polsek Banyuasin I yang telah memilih warganya sebagai penerima manfaat.

    Kami sangat bersyukur. Rumah Ibu Dairah selama ini sudah tidak layak huni. Semoga kebaikan ini dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Esa, ungkap Ayub.

    Sementara itu, Dairah yang tampak haru hanya bisa mengucapkan terima kasih berulang kali sambil menyeka air mata. Ia mengaku tidak pernah menyangka akan mendapatkan perhatian besar dari Kepolisian.

    situasi di lokasi bedah rumah tampak aman dan kondusif. Program ini menjadi bukti bahwa sinergi antara aparat keamanan dan warga mampu menciptakan aksi nyata yang bermanfaat bagi sesama

  • Program Bedah Rumah Kapolda Sumsel Hadir di Wilayah Hukum Polsek Banyuasin I, Warga Kurang Mampu Terbantu

    Program Bedah Rumah Kapolda Sumsel Hadir di Wilayah Hukum Polsek Banyuasin I, Warga Kurang Mampu Terbantu

    Main Image
    NextUI hero Image

    Humas Polres Banyuasin Polda Sumsel

    Banyuasin – Program sosial dari Kapolda Sumatera Selatan kembali menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pada hari Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, digelar kegiatan peletakan batu pertama bedah rumah untuk seorang lansia bernama Dairah (80 tahun).

    Kegiatan yang berlangsung di lingkungan RT 23 RW 004, Banten Putra, ini merupakan bagian dari program unggulan Kapolda Sumsel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu sekaligus mempererat tali kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat.

    Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat utama, antara lain Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, S.I.K., M.Si, serta Kapolsek Banyuasin I Iptu Ahmad Iqbal, SH.MH. Selain itu, turut hadir Kanit Binmas, Kanit Reskrim, Kanit Provost Polsek Banyuasin I, Ketua RT 23 Bapak Ayub, serta warga setempat yang tampak antusias menyambut program kemanusiaan ini.

    Kapolsek Banyuasin I, Iptu Ahmad Iqbal, menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah ini adalah wujud nyata kepedulian Polri, khususnya Polda Sumsel, terhadap kondisi sosial warga yang membutuhkan.

    Kami berharap dengan adanya program ini, Ibu Dairah yang sudah berusia 80 tahun dapat tinggal lebih nyaman dan layak. Ini juga bentuk sinergi antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga dalam membangun lingkungan, ujar Iptu Iqbal seusai peletakan batu pertama.

    Di tempat yang sama, Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo menegaskan bahwa program bedah rumah akan terus berlanjut di berbagai wilayah hukum Polda Sumsel. Ia juga mengapresiasi dukungan dari warga Banten Putra yang turut serta menyukseskan program tersebut.

    Alhamdulillah, hari ini kita mulai di Banyuasin. Mudah-mudahan pembangunan berjalan lancar dan segera selesai sehingga Ibu Dairah bisa menempati rumah baru yang lebih layak. Ini adalah investasi kemanusiaan, tuturnya.

    Ketua RT 23, Bapak Ayub, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Sumsel dan jajaran Polres Banyuasin serta Polsek Banyuasin I yang telah memilih warganya sebagai penerima manfaat.

    Kami sangat bersyukur. Rumah Ibu Dairah selama ini sudah tidak layak huni. Semoga kebaikan ini dibalas berlipat oleh Tuhan Yang Maha Esa, ungkap Ayub.

    Sementara itu, Dairah yang tampak haru hanya bisa mengucapkan terima kasih berulang kali sambil menyeka air mata. Ia mengaku tidak pernah menyangka akan mendapatkan perhatian besar dari Kepolisian.

    situasi di lokasi bedah rumah tampak aman dan kondusif. Program ini menjadi bukti bahwa sinergi antara aparat keamanan dan warga mampu menciptakan aksi nyata yang bermanfaat bagi sesama

  • Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Jangan Percaya Calo

    Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Jangan Percaya Calo


    Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
    Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).

    Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.

    “Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.

    Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
    Baca juga:
    Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
    Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.

    “Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.

    Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.

    Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.

    Baca juga:
    Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
    Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.

    “Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.

    Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.

  • Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Jangan Percaya Calo

    Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Jangan Percaya Calo


    Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
    Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).

    Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.

    “Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.

    Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
    Baca juga:
    Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
    Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.

    “Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.

    Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.

    Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.

    Baca juga:
    Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
    Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.

    “Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.

    Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.

  • Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Tak Percaya Calo

    Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Tak Percaya Calo


    Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
    Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).

    Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.

    “Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.

    Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
    Baca juga:
    Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
    Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.

    “Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.

    Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.

    Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.

    Baca juga:
    Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
    Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.

    “Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.

    Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.

  • Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Tak Percaya Calo

    Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Tak Percaya Calo


    Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
    Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).

    Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.

    “Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.

    Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
    Baca juga:
    Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
    Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.

    “Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.

    Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.

    Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.

    Baca juga:
    Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
    Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.

    “Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.

    Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.

  • Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla

    Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla

    Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho meminta jajaran bidang TIK memanfaatkan teknologi informasi untuk mengantisipasi dan memitigasi kebakaran hutan. Ia mengatakan antisipasi karhutla harus bekerja sama dengan sejumlah pihak tanpa ego sektoral.
    Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (bidang TIK), bidang hukum (Bidkum), bidang hubungan masyarakat (Bidhumas), dan bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun 2026. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Hotel Salatin, Palembang, pada Selasa (2/6/2026).

    Rakernis ini dihadiri Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, serta unsur pimpinan dari empat bidang terkait, yakni Kabid TIK, Kabidhumas, Kabidkum, dan Kabiddokkes. Rakernis gabungan ini menjadi momentum konsolidasi internal kepolisian sebagai sebuah sistem pendukung (support system) yang utuh dalam merespons dinamika tugas di lapangan.

    Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel memberikan atensi khusus pada upaya perlindungan lingkungan, khususnya terkait langkah antisipasi dan mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya, isu ini sangat krusial mengingat adanya perubahan cuaca yang diprediksi menguat pada pertengahan tahun 2026, sehingga membutuhkan respons yang cepat dan terukur dari seluruh elemen kepolisian.

    Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho (Foto: Dok. Istimewa)
    “Karakteristik wilayah Sumatera Selatan yang bergambut membuat proses pemadaman sangat sulit jika api sudah membesar. Oleh karena itu, langkah paling strategis yang dapat kita lakukan adalah mitigasi dan pencegahan sejak dini,” tegas Kapolda dalam sambutannya.

    Untuk memastikan keberhasilan upaya antisipasi tersebut, Kapolda menginstruksikan bidang TIK untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

    Ia menginstruksikan pemantauan titik panas (hotspot) berbasis satelit serta menggunakan alat pemantau kelembapan tanah di wilayah gambut. Kedua alat tersebut menurutnya harus diintegrasikan dengan baik. Jika data menunjukkan adanya penurunan kadar air, personel di lapangan dapat segera mengambil langkah antisipasi sebelum lahan mengering dan rentan terbakar.

    Lebih lanjut, Kapolda menekankan penyelesaian masalah karhutla dan tantangan kepolisian ke depan membutuhkan kolaborasi erat tanpa adanya ego sektoral. Ia mengibaratkan keempat fungsi pembinaan ini sebagai super team yang saling melengkapi.

    Ia berpesan pemantauan berbasis teknologi dari bidang TIK harus didukung oleh penguatan komunikasi publik yang humanis dari Bidhumas untuk mengedukasi masyarakat. Di saat yang sama, bidang hukum memastikan seluruh instrumen regulasi kepolisian berjalan sesuai koridor hukum, sementara Biddokkes menjamin kesiapan fisik dan kesehatan personel yang bertugas di lapangan tetap prima.

    “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak membutuhkan superman, tetapi kita membutuhkan super team yang mampu bekerja sama. Setiap dinamika yang ada harus mampu kita ubah menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa Polri hadir sebagai cooling system di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Menutup arahannya, Kapolda berharap agar Rakernis Gabungan ini dapat menghasilkan perencanaan berbasis risiko yang terukur serta berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan implementasi semangat menjaga Bumi Sriwijaya.

    Ia berharap melalui optimalisasi teknologi dan kolaborasi lintas fungsi, langkah antisipasi karhutla di tahun 2026 dapat berjalan jauh lebih efektif. Melalui semangat kebersamaan, diharapkan sinergi yang terjalin mampu mewujudkan Sumatera Selatan yang aman, sejuk, dan bebas dari ancaman kabut asap, demi menjaga kelestarian alam Bumi Sriwijaya.

  • Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla

    Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla

    Jakarta – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho meminta jajaran bidang TIK memanfaatkan teknologi informasi untuk mengantisipasi dan memitigasi kebakaran hutan. Ia mengatakan antisipasi karhutla harus bekerja sama dengan sejumlah pihak tanpa ego sektoral.
    Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (bidang TIK), bidang hukum (Bidkum), bidang hubungan masyarakat (Bidhumas), dan bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun 2026. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Hotel Salatin, Palembang, pada Selasa (2/6/2026).

    Rakernis ini dihadiri Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, serta unsur pimpinan dari empat bidang terkait, yakni Kabid TIK, Kabidhumas, Kabidkum, dan Kabiddokkes. Rakernis gabungan ini menjadi momentum konsolidasi internal kepolisian sebagai sebuah sistem pendukung (support system) yang utuh dalam merespons dinamika tugas di lapangan.

    Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel memberikan atensi khusus pada upaya perlindungan lingkungan, khususnya terkait langkah antisipasi dan mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya, isu ini sangat krusial mengingat adanya perubahan cuaca yang diprediksi menguat pada pertengahan tahun 2026, sehingga membutuhkan respons yang cepat dan terukur dari seluruh elemen kepolisian.

    Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho (Foto: Dok. Istimewa)
    “Karakteristik wilayah Sumatera Selatan yang bergambut membuat proses pemadaman sangat sulit jika api sudah membesar. Oleh karena itu, langkah paling strategis yang dapat kita lakukan adalah mitigasi dan pencegahan sejak dini,” tegas Kapolda dalam sambutannya.

    Untuk memastikan keberhasilan upaya antisipasi tersebut, Kapolda menginstruksikan bidang TIK untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

    Ia menginstruksikan pemantauan titik panas (hotspot) berbasis satelit serta menggunakan alat pemantau kelembapan tanah di wilayah gambut. Kedua alat tersebut menurutnya harus diintegrasikan dengan baik. Jika data menunjukkan adanya penurunan kadar air, personel di lapangan dapat segera mengambil langkah antisipasi sebelum lahan mengering dan rentan terbakar.

    Lebih lanjut, Kapolda menekankan penyelesaian masalah karhutla dan tantangan kepolisian ke depan membutuhkan kolaborasi erat tanpa adanya ego sektoral. Ia mengibaratkan keempat fungsi pembinaan ini sebagai super team yang saling melengkapi.

    Ia berpesan pemantauan berbasis teknologi dari bidang TIK harus didukung oleh penguatan komunikasi publik yang humanis dari Bidhumas untuk mengedukasi masyarakat. Di saat yang sama, bidang hukum memastikan seluruh instrumen regulasi kepolisian berjalan sesuai koridor hukum, sementara Biddokkes menjamin kesiapan fisik dan kesehatan personel yang bertugas di lapangan tetap prima.

    “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak membutuhkan superman, tetapi kita membutuhkan super team yang mampu bekerja sama. Setiap dinamika yang ada harus mampu kita ubah menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa Polri hadir sebagai cooling system di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Menutup arahannya, Kapolda berharap agar Rakernis Gabungan ini dapat menghasilkan perencanaan berbasis risiko yang terukur serta berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan implementasi semangat menjaga Bumi Sriwijaya.

    Ia berharap melalui optimalisasi teknologi dan kolaborasi lintas fungsi, langkah antisipasi karhutla di tahun 2026 dapat berjalan jauh lebih efektif. Melalui semangat kebersamaan, diharapkan sinergi yang terjalin mampu mewujudkan Sumatera Selatan yang aman, sejuk, dan bebas dari ancaman kabut asap, demi menjaga kelestarian alam Bumi Sriwijaya.

  • Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO

    Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO

     Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat komitmen mendukung program prioritas nasional di bidang perlindungan pekerja migran melalui penguatan sinergi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel.

    Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia yang selama ini berkontribusi sebagai pahlawan devisa bangsa.

    Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi strategis antara Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SH MHum, dengan Kepala BP3MI Sumsel, Waydiansyah beserta jajaran yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (2/62026).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengawasan proses penempatan pekerja migran, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan.

    Dalam forum tersebut, BP3MI Sumsel memaparkan kondisi terkini penempatan pekerja migran asal Sumatera Selatan, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keberangkatan nonprosedural hingga potensi eksploitasi oleh jaringan perekrut ilegal.

    Dalam hal ini, Polda Sumsel menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan kesiapan institusi kepolisian untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat.

    Perlindungan pekerja migran menjadi salah satu isu strategis nasional karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya negara dalam memberantas praktik perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius.

    Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelindungan pekerja migran menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan terintegrasi.

    Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr Sandi Nugroho SIK SH MHum, menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang layak.

    Dalam hal ini, Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari negara yang wajib melindungi masyarakat.

    “Pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai potensi ancaman, termasuk tindak pidana perdagangan orang, penempatan ilegal, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Karena itu, sinergi dengan BP3MI menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat,” ungkapnya

    Lanjut ia juga ungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antara Polda Sumsel dan BP3MI diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sejak tahap perekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan pekerja migran.

    “Kerja sama ini juga menjadi sarana memperkuat pertukaran informasi dan deteksi dini terhadap berbagai modus kejahatan yang menyasar calon pekerja migran,” ujarnya Jenderal Bintang dua.

    Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH, menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan BP3MI, Polda Sumsel akan terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum terhadap setiap pihak yang mencoba memanfaatkan atau mengeksploitasi pekerja migran Indonesia secara ilegal,” ujarnya

    “Negara harus hadir sejak awal untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” lanjutnya Nandang

    Audiensi diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Sumsel.

    Melalui langkah strategis tersebut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, implementasi Polri Presisi, serta penguatan perlindungan warga negara Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO

    Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO

     Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat komitmen mendukung program prioritas nasional di bidang perlindungan pekerja migran melalui penguatan sinergi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel.

    Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia yang selama ini berkontribusi sebagai pahlawan devisa bangsa.

    Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi strategis antara Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SH MHum, dengan Kepala BP3MI Sumsel, Waydiansyah beserta jajaran yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (2/62026).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengawasan proses penempatan pekerja migran, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan.

    Dalam forum tersebut, BP3MI Sumsel memaparkan kondisi terkini penempatan pekerja migran asal Sumatera Selatan, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keberangkatan nonprosedural hingga potensi eksploitasi oleh jaringan perekrut ilegal.

    Dalam hal ini, Polda Sumsel menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan kesiapan institusi kepolisian untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat.

    Perlindungan pekerja migran menjadi salah satu isu strategis nasional karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya negara dalam memberantas praktik perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius.

    Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelindungan pekerja migran menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan terintegrasi.

    Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr Sandi Nugroho SIK SH MHum, menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang layak.

    Dalam hal ini, Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari negara yang wajib melindungi masyarakat.

    “Pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai potensi ancaman, termasuk tindak pidana perdagangan orang, penempatan ilegal, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Karena itu, sinergi dengan BP3MI menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat,” ungkapnya

    Lanjut ia juga ungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antara Polda Sumsel dan BP3MI diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sejak tahap perekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan pekerja migran.

    “Kerja sama ini juga menjadi sarana memperkuat pertukaran informasi dan deteksi dini terhadap berbagai modus kejahatan yang menyasar calon pekerja migran,” ujarnya Jenderal Bintang dua.

    Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH, menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan BP3MI, Polda Sumsel akan terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum terhadap setiap pihak yang mencoba memanfaatkan atau mengeksploitasi pekerja migran Indonesia secara ilegal,” ujarnya

    “Negara harus hadir sejak awal untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” lanjutnya Nandang

    Audiensi diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Sumsel.

    Melalui langkah strategis tersebut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, implementasi Polri Presisi, serta penguatan perlindungan warga negara Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.